Gandeng Telkom, LKPP kembangkan "marketplace" pemerintah

Kami menargetkan pada tahun 2023, total nilai transaksi sebesar Rp500 triliun melalui platform yang dikembangkan oleh LKPP bersama Telkom Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tengah mengembangkan marketplace pemerintah atau government marketplace dengan menggandeng PT Telkom Indonesia.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan diinisiasinya platform tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang saat ini telah berjalan.

“Kami menargetkan pada tahun 2023, total nilai transaksi sebesar Rp500 triliun melalui platform yang dikembangkan oleh LKPP bersama Telkom Indonesia,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Hendi, sapaan akrabnya, target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing di Indonesia pada tahun 2022, di mana dalam laporan Bank Indonesia tercatat pada angka Rp476,3 triliun.

Dengan target tersebut, government marketplace yang dikembangkan LKPP berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia.

Sebagai perbandingan, Tokopedia yang saat ini disebut menjadi jawara e-commerce di Indonesia, dalam laporan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyebut bahwa GTV (Gross Transaction Value) atau total nilai transaksi pada platform e-commerce perusahaan tersebut di 2022 adalah sebesar Rp273,1 triliun.

Sedangkan TikTok Shop yang saat ini disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp68 triliun di 2022 untuk pasar Asia Tenggara.

Lebih lanjut, Hendi menyebut salah satu inovasi LKPP yaitu dengan mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem Katalog Elektronik.

“LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen,” ungkapnya.

Hendi juga menyebutkan bahwa selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender.

Padahal, menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP.

Hendi juga mengatakan saat ini terbukti ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.

"Di Kota Semarang sudah melakukan transaksi melalui e-purchasing untuk penggelaran aspal dan beton, di Kabupaten Blitar untuk pembangunan saluran, di Aceh bahkan untuk pembangunan rumah layak huni, juga di Jakarta untuk pemasangan PJU atau penerangan jalan umum," kata mantan Wali Kota Semarang itu.

"Jadi kalau pemerintah mau pasang seribu tiang PJU misalnya, tidak perlu lelang, tinggal klik saja yang paling kompetitif, sehingga bisa langsung dikerjakan," imbuhnya.

Sementara itu, Project Director GovTech Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika menyebutkan pihaknya berkomitmen penuh mendukung LKPP dalam pengembangan marketplace pemerintah itu.

“Kami rasa inovasi ini dapat menjadi breakthrough (terobosan) dalam lompatan ekosistem digital di Indonesia yang memberikan nilai tambah luar biasa terhadap efektivitas dan transparansi pengadaan pemerintah, terlebih dalam mendongkrak transaksi e-commerce dengan adanya pekerjaan konstruksi yang ditransaksikan," ungkap Andika.

Untuk itu, saat ini Telkom Indonesia pun telah mulai melakukan upaya peningkatan sistem berkala, agar dapat selaras dengan target transaksi yang ditetapkan.

“Kami mengapresiasi LKPP yang sangat terbuka terkait tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola platform yang sudah berjalan sekarang. Sehingga upaya peningkatan sistem bisa dilakukan secara cepat, untuk nantinya secara berkala kita luncurkan platform baru dengan berbagai penambahan fitur dan layanan," kata Andika.

Baca juga: LKPP sebut jumlah produk Katalog Elektronik tembus 3 juta pada Q1 2023
Baca juga: Luhut tantang ahli IT Indonesia bereskan 27 ribu aplikasi pemerintah
Baca juga: LKPP gandeng Telkom kembangkan platform baru e-katalog